• Search
  • Menu

Terkait Proyek, Perlunya Tranparansi PPTK

2014-01-05 02:01:15

Bengkalis, utusanriau.com-Menjelang pencairan dana kegiatan diseluruhSKPD dilingkungan Pemkab Bengkalis. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dingatkan untuktranparan dan jeli dalam pengambilan keputusan penghitungan progreskegiatan tahun 2013. Hal itu diutarakan Sekretaris BAK LIPUN BengkalisWan M Sabri, Selasa (31/12) sore.

Menurut Wan M Sabri, progres yang direkomendasikan untuk setiap proyekfisik, tentunya harus mengacu pada aturan dan peraturan yang berlaku.Jika PPTK tidak tranparan akan mengkhawatirkan sejumlah pencairan danaproyek yang dilakukan akan berbuntut hukum.
Ia memisalkan, dalam pelaksanaannya, PPTK akan dibantu olehProvisional Handing Over (PHO) dalam setiap pekerjaan fisik harusmengacu pada progres pekerjaan yang dilaksanakan, "Walaupun secara umum proyek fisik harusdicapai 100 persen, jika terdapat proyek yang tak mencapai 100 persendan diberikan PHO, hal itu harus sesuai dengan kontrak pekerjaan yang disepakati pemberi dan pelaksana pekerjaan. Misalnya progres 75 persen dilapangan, tidak harus pencairan pada 75persen, akan tetapi tetap pedomani 70 persen, karena sisanya 5 persenadalah untuk pemeliharaan jika terjadi kerusakan, "katanya.

Dikatakannya lagi, PPTK harus melihat isi kontrak terlebih dahulu,sehingga pelaksana kegiatan tidak bisa macam-macam, karena pembayarandibuktikan dengan berita acara, "Kami minta PPTK lebih tranparan, dan kami BAKLipun akan mengecek satu persatu, kegiatan fisik yang sudahdilaksanakan di Bengkalis, "terangnya lagi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bengkalis Ir. H. Muhammad Nasirmelalui Sekretaris Dinas PU Tarmizi, Selasa (31/12) mengutarakan, masalah tranparansi PPTK itu sudah disampaikan langsung oleh Kepala Dinas.

"Saat ini, dari bincang-bincang kita ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)di Dinas PU, sudah jelas, mengenai progres pencairan misalnya 75persen itu hanya bisa dicairkan 70 persen, lima persen harus adajaminan (garansi) Bank, kalau garansi asuransi, maka itu tidak dapat. Karena sekarangini mengingat kondisi yang tidak bisa bermain-main lagi dengananggaran, kalau misalnya 50 persen progres, ya 45 persen yang bisa dicairkan, "katanya.

Bicara mengenai sanksi, sambungnya. Jika tak siap, tentunya rekananharus siap diberi sanksi, seperti halnya blacklist, "Arahan-arahanseperti itu sudah kita sampaikan ke KPA, dan sudah jelas KPA tetapmewanti-wanti satu minggu sebelum proses pencairan dilakukan,"katanya. (bp)


BERITA TERKAIT

BERITA DAERAH

Kota Pekanbaru Kota Dumai
Kab. Kampar Kab. Bengkalis
Kab. Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hilir
Kab. Rokan Hulu Kab. Rokan Hilir
Kab. Kuansing Kab. Pelalawan
Kab. Siak Kab. Meranti