• Search
  • Menu
title of the image
Ket Gambar : Ini Alasanya Wan Amir Batal Divonis / Foto Internet



Ini Alasanya Wan Amir Batal Divonis

2018-01-09 08:01:03

PEKANBARU, UTUSANRIAU.CO - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru batal memvonis mantan Asisten II Pemprov Riau Wan Amir Firdaus (WAF),terdakwa kasus dugaan korupsi anggaran belanja rutin tahun 2008-2011 sebesar Rp 1,8 miliar lebih, Senin (8/1/18).


"Karena salah seorang anggota majelis hakimnya tidak ada, maka sidang vonis terdakwa Wan Amir kita tunda,"kata hakim ketua Bambang Myanto SH.

Bambang Myanto menyebutkan, ketidakhadiran salah seorang hakim yakni Khamazaro Waruwu SH, dikarenakan sedang sakit. Sidang ini kemudian ditunda pada tanggal 16 Januari 2018 mendatang.


Sidang sebelumnya, WAF dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sugandi SH dan Lexy Fatharany SH selama tiga tahun penjara. Selain Wan Amir, tiga stafnya yakni uhermanto selaku Bendahara Pengeluaran Bappeda tahun 2008-2009, Hamka selaku Bendahara 2010-2011 dan Rayudin, pejabat verifikasi pengeluaran pada Bappeda Rokan Hilir, dituntut selama dua tahun penjara.

WAF dan tiga stafnya itu bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2001 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi junto pasal 55 KUHP.WAF juga harus membayar denda sebesar Rp200 juta.Jika tidak dibayar maka dapat diganti dengan enam bulan penjara.

Sementara tiga stafnya, hanya dikenakan denda sebesar Rp50 juta. Apabila tidak dibayar, diganti dengan tiga bulan penjara.

Dugaan korupsi ini terjadi saat Wan Amir menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rokan Hilir (Rohil). WAF diadili bersama tiga terdakwa lainnya yakni, Suhermanto selaku Bendahara Pengeluaran Bappeda tahun 2008-2009, Hamka selaku Bendahara 2010-2011 dan Rayudin, pejabat verifikasi pengeluaran pada Bappeda Rokan Hilir.

Bermula saat Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan adanya transaksi mencurigakan pada rekening Kepala Bappeda Rokan Hilir Wan Amir Firdaus sebesar Rp 17 miliar.

Uang itu diduga berasal dari proyek fiktif yang anggarannya dialokasikan ke Bappeda Rokan Hilir tahun 2008 hingga 2011.Uang korupsi ditemukan Rp 8,7 miliar, sedangkan uang dari gratifikasi Rp 6,3 miliar.

Modusnya, korupsi penyimpangan belanja rutin dan belanja pengadaan barang. Hasil audit ditemukan kerugian negara sebesar Rp1.826.313.633.**nur


BERITA TERKAIT

BERITA DAERAH

Kota Pekanbaru Kota Dumai
Kab. Kampar Kab. Bengkalis
Kab. Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hilir
Kab. Rokan Hulu Kab. Rokan Hilir
Kab. Kuansing Kab. Pelalawan
Kab. Siak Kab. Meranti