• Search
  • Menu
title of the image
Ket Gambar : Darul Siska Desak Pleno Sepakati Waktu Rapimnas



Darul Siska Desak Pleno Sepakati Waktu Rapimnas

2019-08-15 11:08:06

UTUSANRIAU.CO, JAKARTA - DPP Partai didesak untuk memggelar rapat pleno dan menyepakati waktu Rapimnas dan Munas menjelang Oktober 2019. Selanjutnya disepakati bersama, pengurus DPP sekarang diberi kewenangan penuh untuk menentukan calon Menteri, calon pimpinan MPR/DPR dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI.

"Jika para petinggi Golkar sadar dan mengutamakan kepentingan partai lebih besar di masa mendatang, perdebatan waktu Munas tidak perlu menyita energi. Solusinya segera rapat pleno dan sepakati bersama waktu Rapimnas dan Munas jelang Oktober 2019, " ujar Darul Siska, di Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Dengan adanya kesepakatan, maka lanjut Darul, kepentingan jangka pendek pengurus DPP sekarang terpenuhi dan tuntutan aspirasi untuk kebutuhan partai yang lebih besar guna menyongsong dan memenangkan calon-calon Partai Golkar pada Pilkada tahun depan, juga terjawab.

Darul menjelaskan penyelenggaraan waktu Munas menjadi polemik beberapa pengurus DPP Partai Golkar. Menurutnya, waktu Munas tidak semata- mata terkait dengan pergantian atau pemilihan Ketua Umum dan kewenangan Munas lainnya. Tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai waktu pelaksanaan Munas. Tetapi yang pasti keputusan Munaslub  20 Desember 2017, menyatakan masa bakti kepengurusan DPP Partai Golkar 2014-2019.

"Dengan demikian sudah wajib hukumnya Munas dilaksanakan tahun 2019 ini, " katanya.

Darul tak mengelak perbedaan pandangan tentang waktu penyelenggaraan Munas Partai Golkar, dilatarbelakangi oleh kepentingan masing- masing.

Pihak yang ingin Munas bulan Desember 2019, sangat berkepentingan untuk menentukan calon-calon Menteri yang diusulkan kepada Presiden, menentukan calon pimpinan MPR, pimpinan DPR dan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan di DPR RI.

Sedangkan pihak yang ingin Munas lebih cepat atau sebelum Oktober berkepentingan agar konsolidasi di tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan desa perlu diselesaikan segera, untuk mengantisipasi Pilkada pada September 2020. 

"Kalau partai Golkar tidak segera konsolidasi total dari Pusat sampai ke Desa, sangat mungkin tokoh-tokoh/pimpinan Partai Golkar sendiri tidak percaya diri atau ragu untuk dicalonkan oleh Partai Golkar pada Pilkada yang akan datang, " ujarnya. **Bam


BERITA TERKAIT

BERITA DAERAH

Kota Pekanbaru Kota Dumai
Kab. Kampar Kab. Bengkalis
Kab. Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hilir
Kab. Rokan Hulu Kab. Rokan Hilir
Kab. Kuansing Kab. Pelalawan
Kab. Siak Kab. Meranti