• Search
  • Menu

Rapat Koordinasi Daerah Penanganan NAPZA tahun 2019 Menghadirkan Narsum Pusat dan Praktisi

2019-11-01 10:11:16
title of the image

UTUSANRIAU.CO, PEKANBARU - Kadis Sosial Provinsi Riau H. Dahrius Husin Secara resmi membuka Rapat Koordinasi Daerah Penanganan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA tahun 2019. Kegiatan yang di inisiasi Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Provinsi Riau menghadirkan nara sumber  dari Narasumber Pusat Narasumber Daerah dan Narasumber Praktisi/Lembaga, Selasa malam (29/10/19) di Hotel The Zury Pekanbaru.

Rakor diikuti 36 orang peserta yang berasal dari 12 Kabupaten/ Kota se Provinsi Riau (Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Pekerja Sosial (Peksos)/LKS yang menangani masalah NAPZA.

Kadisos Riau mengatakan selama beberapa tahun terakhir ini masalah peyalahgunaan narkotika, obat-obat psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), menunjukan gejala-gejala peningkatan kuantitas, kualitas maupun tingkat persebarannya, baik ditinjau dari jumlah korban mupun jenis-jenis NAPZA yang disalahgunakan.

Dari gambaran yang didapatkan baik di Indonesia maupun di negara lain di dunia, kelompok yang paling banyak terlibat didalam penyalahgunaan NAPZA adalah kelompok remaja, sehingga untuk membahas masalah ini perlu diperhatikan faktor dinamika psikologis perkembangan remaja yang merupakan faktor penyebab yang penting dalam penyalahgunaan NAPZA disamping berbagai faktor lain yang juga mempengaruhi timbulnya masalah tersebut.

Angka korban penyalahgunaan NAPZA sedikitnya mengalami penurunan, namun jumlahnya masih sangat besar dan membahayakan. Berdasarkan survey BNN dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, prevalensi penyalahgunaan NAPZA pada tahun 2014 sebesar 2,18 % dari total penduduk atau 4 juta jiwa lebih. Sedangkan pada tahun 2017, angka ini menurun menjadi 1,77 % atau 3,3 juta jiwa.

Pada tahun 2014 angka kematian akibat NAPZA mencapai 12.044 orang atau 33 orang per hari. Sedangkan pada tahun 2017 angka ini menurun menjadi 11. 071 orang atau 30 orang per hari. Namun kerugian Negara akibat NAPZA ini meningkat dari Rp. 63,1 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp. 84,7 triliun pada tahun 2017.

Badan PBB United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) juga menyebutkan bahwa Indonesia masuk dalam segitiga emas perdagangan metafetamin (sabu). Pasar terbesar NAPZA ini berpusat antara lain di Indonesia, Malaysia, Australia, Jepang dan Selandia Baru.

Menurunnya prevalensi penyalahgunaan NAPZA ini merupakan hasil dari perang melawan NAPZA itu sendiri. Perang itu meliputi perintah tembak mati oleh Presiden Jokowi terhadap Bandar asing pada tahun 2016, upaya pencegahan dan pemberantasan NAPZA oleh Polri dan BNN, juga tak kalah pentingnya adalah pengubahan paradigma penanganan kasus NAPZA dari pendekatan hukum menjadi pendekatan rehabilitasi medis dan sosial, rehabilitasi medis dilakukan oleh Kemenkes RI, sedangkan rehabilitasi sosial dilakukan oleh Kemensos RI, BNN dan Dinas Sosial di Provinsi dan Kabupaten.

Menurut Kepala Kesbangpol Provinsi Riau H. Chairul Riski selaku Sekretaris P4GN Provinsi Riau sebagai warga negara yang baik kita harus tanggap terhadap keadaan sekitar khususnya anak muda yang saat ini rawan terdampak narkoba. “Tidak menutup kemungkinan apabila sudah kecanduan akan mengakibatkan sipecandu melakukan tindakan kriminal, baik kepada orang lain maupun kepada orang terdekat seperti keluarga”, ujarnya.

 

title of the image

 H. Dahrius Husin menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi Daerah Penanganan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA ini bertujuan untuk membangun komitmen, meningkatkan koordinasi, sinergisitas menjalin kerjasama, saling memberikan informasi dari tugas-tugas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta menyamakan persepsi dalam mengawal amanat UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Untuk selanjutnya kami juga menitipkan pesan kepada Bapak/Ibu hadirin sekalian untuk dapat disampaikan kembali kepada keluarga dekat, tetangga dan masyarakat sekitarnya, apabila di sekitar kita terdapat indikasi penggunaan NAPZA tanpa adanya pengawasan dari dokter, segera untuk dilaporkan kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan lebih lanjut melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Lebih baik mencegah daripada mengobati, kata-kata tersebut sangat tepat untuk menggambarkan keberadaan semaraknya peredaraan narkotika ditengah-tengah masyarakat kita. Oleh sebab itu kita semua dari berbagai lapisan masyarakat ini wajib ikut membantu pemerintah untuk menciptakan “Indonesia Bebas dari Narkotika”.

Beliau memaparkan sampai hari ini peredaran NAPZA di Indonesia sudah sangat merajalela bahkan sudah menjadi salah satu permasalahan utama yang harus segera diatasi. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) RI tahun 2018 dari survey untuk 17 (tujuh belas) Provinsi jumlah pengguna narkoba hingga saat ini mencapai 6,4 (enam koma empat) juta orang.

NAPZA merupakan ancaman yang dapat menghancurkan bangsa Indonesia bahkan dunia dan telah melanda seluruh lapisan masyarakat, mulai dari usia Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, kalangan Pengusaha/Profesional hingga aparat TNI/Polri dan ASN, Masyarakat baik di Pedesaan maupun Perkotaan yang akibatanya bangsa Indonesia akan dihadapkan pada ancaman hilangnya sebuah generasi penerus di masa depan.

Kami berharap melalui Rapat Koordinasi Daerah ini dapat membuka wawasan dan inspirasi kita terhadap penyalahgunaan NAPZA serta bagaimana cara kita sama-sama menanggulangi para pecandu NAPZA yang berada di sekitar kita.

Disamping Peran serta kita, peran serta masyarakat, tokoh agama dan aparatur setempat juga sangat menentukan proses pencegahan masuknya NAPZA ke lingkungan kita.

Kami juga berharap jika di lingkungan kita ada mantan pecandu NAPZA yang telah direhabilitasi untuk memikirkan tindakan apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kreatifitas dan usaha bagi mereka yang telah pulih dari pecandu NAPZA pasca rehabilitasi NAPZA.

“Oleh karena itu, telah menjadi tugas kita bersama untuk memberikan informasi kepada keluarga serta masyarakat tentang bahayanya menjadi pecandu NAPZA”, ungkapnya.

Turut hadir Kepala Kesbangpol Provinsi Riau selaku Sekretaris Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Provinsi Riau, Kepala Kansatpol PP Provinsi Riau selaku anggota P4GN, Sekretaris Dinsos Riau, Ketua Pengurus IPWL se Provinsi Riau.  **Adv/red

 


BERITA TERKAIT

BERITA DAERAH

Kota Pekanbaru Kota Dumai
Kab. Kampar Kab. Bengkalis
Kab. Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hilir
Kab. Rokan Hulu Kab. Rokan Hilir
Kab. Kuansing Kab. Pelalawan
Kab. Siak Kab. Meranti